+62 21 29555555
cs@duaputraperkasa.com

PT DPP Sambut Kebijakan Menteri Susi

BEKASI, CITRAINDONESIA.COM- Kini pengusaha menyambut baik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, melarang transhiment kapal eks asing. Kebijakan Susi itu kini telah membuahkan hasil positif. Bahwa PT Dua Putra Perkasa (DPP) membangun 10 Kapal Tangkap tahun 2015.

“Menindaklanjuti kebijakan Bu Menteri Susi, kapal eks asing tidak boleh ada, kita langsung bikin perencanaan pembangunan kapal 2015 sebanyak 10 kapal, di mana 5 kapal sudah jadi, tapi belum ada surat,” kata Direktur Utama PT DPP, Suharjito kepada citraindonesia.com, saat mendampingi Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (P2HP-KKP) Saut P Hutagalung, di Kawasan Industri Cipendawa, Bekasi, Selasa (1/7/2015).

PT DPP ini sebelumnya bermarkas di Pondok Gede, Jawa Barat. Setelah berkembang, Januari 2015 pindah ke Jalan Baru Cipendawa, Bekasi. Namun karena ingin maju, dan tidak ingin impor bahan baku lagi, perusahaan ini percaya diri membangun 10 kapal tangkap.

“Waktu itu, sebetulnya kita malu kalau minta izin impor terus sama Pak Dirjen Saut, sementara kita belum punya pasokan bahan baku yang kontinue. Karena kita sudah terlanjur menata pasar yaitu pemindangan, makanya kita berniat bangun kapal, kalau hanya mengandalkan gudang yang di Pondok Gede, untuk manampung daging, ayam, dan ikan, maka tidak mampu mencukupi kebutuhan,” jelasnya menguraikan.

Selain itu, Suharjito mengaku, niatnya membangun kapal tersebut karena melihat peluang di daerah Pantura. Dalam sehari penangkapan ikan bisa 200 ton. Sehingga dengan peluang seperti itu, yang kemudian belum ada saiangan di Jakarta, itulah jadi pemicu semangatnya membangun kapal tangkap tersebut.

Heroik memang. Kata orang pinter “jero to hero”. Itulah prestasi mereka. Sekarang sudah membangun 5 kapal tangkap yang telah selesai dibangun, 4 di antaranya belum beropesasi karena belum memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), dan 1 kapal sudah beroperasi dengan sekalipun itu masih meminjam SIUP orang lain yang belum memiliki kapal.

“Padahal saya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Tangkap dari KKP, tapi sampai sekarang surat izinnya belum keluar. Sementara, 1 kapal sudah operasi tapi pinjam surat, karena ada yang siupnya keluar tapi ngak punya kapal. Makanya saya pinjam surat, dan sekarang sudah jalan,” tuturnya.

Keluhan:

Suharjito memaparkan, jenis alat penangkap ikan dimiliki kapal tersebut, yakni purse seine (pukat cincin) dan pelagis kecil (penangkap), dengan kapasitas kapal sekitar 50-100 Gross Tonage, dan kapal tersebut adalah 100% buatan lokal yakni Tegal, Batang, dan Juanda.

“Mudah-mudahan selesai Lebaran, kita sudah dapat surat izin, karena waktu itu kita sudah sempat galakkan usaha khususnya pembindangan, kita mau memikirkan asosiasi, dan sekarang sudah berjalan. Sehingga untuk mencukupi daripada pindang-pindang itu, kita buat kapal versi kecil,” jelasnya lagi.

Suharjito berharap, dengan kedatangan pihak KKP yakni Dirjen P2HP – KKP Saut P Hutagalung ke markas kerjanya, dapat memberikan kemudahan mengeluarkan surat izin kapal tersebut.

“Saya sudah buntu untuk surat ini. Karena kita sudah bikin, tapi ngak disurati. Sampai kemaren saya mengeluh sama Pak Edi Prabowo, saya mohon untuk dibantu bagaimana supaya bisa keluar,” keluahnya. (pemi)

Sumber : citraindonesia.com

Comments are closed.